Pada
zaman Majapahit, Hukum dan Ketatanegaraan ditulis dalam buku çâstra. Kutâramânawadharmaçâstra.
Selain Kitab Kutâramânawadharmaçâstra, ada juga sebuah kitab
undang-undang yang juga digunakan, ditulis oleh Gajah Mada, yaitu Kitab Kanaka—namun
hanya dipakai dalam pengadilan militer. Oleh karena perkembangan kekuasaan
Majapahit, maka Kitab Kutâramânawadharmaçâstra ini memiliki pengaruh
yang besar kepada daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Kitab Kutâramânawadharmaçâstra
ini sebenarnya bahan-bahannya mengambil dari kitab undang-undang yang biasanya
dipakai dalam zaman Kerajaan Kediri, yaitu Kutâraçâstra dan sebuah buku
undang-undang lagi yang terkenal, yaitu Mânawaçâstra.
Kitab
Kutâramânawadharmaçâstra merupakan kitab prosa yang menguraikan
aturan-aturan untuk melindungi hak milik rakyat dan sanksi-sanksi hukum bagi
mereka yang bertindak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam kitab ini,
misalnya: orang mencuri, orang yang mempergunakan mantera untuk mencelakakan
orang lain, orang yang suka merusak kehormatan perempuan, orang yang bertindak
sebagai lintah darat, dsb.
Dalam
pemerintahan Majapahit, pengadilan dijalankan oleh hakim-hakim yang diberi
gelar dhyaksa. Seluruh dhyaksa yang ada di dalam negara Majapahit
ada di bawah pimpinan Mahapatih. Mahapatih sendiri langsung di bawah Sri
Maharaja. Jika ada suatu proses yang harus diadili, maka diadakan sidang yang
terdiri dari Sri Maharaja sebagai anggota yang tertinggi, beberapa orang
keluarga Raja, beberapa pegawai tinggi dan beberapa hakim. Pada sidang itu
pihak yang mengadu dan pihak yang diadu masing-masing memberikan keterangannya,
sesudah itu hakim membuka Kitab Kutâramânawadharmaçâstra untuk mencari
pertimbangan, membicarakan hukum adat yang berlaku, lalu meminta pertimbangan
para ulama dan kaum tua yang berpengalaman. Sesudah semua itu dipertimbangkan
dengan masak barulah diambil keputusan sidang.
